Tegaskan Komitmen Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Tim Prabowo dan Sri Mulyani Kompak Tampil Bersama

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 24 Juni 2024 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono. (Instagram.com @smindrawati)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono. (Instagram.com @smindrawati)

MINERGI.COM – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen terhadap posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025.

Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Prabowo dan dia juga memberikan assurance. APBN 2024 tetap di jaga defisitnya dibawah 3%.”

“Dan ini komitmen yang sama dan kita sudah sampaikan juga. Beliau (Prabowo) komit terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani

Sri Mulyani juga turut membeberkan asumsi makro RAPBN 2025.

Sejauh ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati defisit APBN berada di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.

“Postur RAPBN 2025 masih dalam range,” jelas Sri Mulyani

Adapun, penyampaian terkait defisit APBN yang terus dijaga itu juga menepis kabar yang beredar bahwa rasio utang bakal meningkat hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Posisi RUU APBN 2025 di dalam proses ini, komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kami lakukan terus menerus dengan tim Presiden terpilih.”

“Ini menunjukkan bahwa tidak ada gap (kesenjangan) antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.

Thomas Djiwandono pada kesempatan yang sama memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan rasio utang hingga capai 50 persen terhadap PDB.

Thomas Djiwandono adalah anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti,” pungkasnya.

Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 nanti.

“Intinya kami berkomitmen mengenai target-target yang akan direncanakan pemerintah kini dan telah disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Kongsinews.com dan Infoemiten.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Surabaya24jam.com dan Kabarkalbar.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Thomas Djiwandono Ajak Investor Ambil Peran dalam Revitalisasi Manufaktur dan Hilirisasi Mineral – Pertanian
Ditakutkan akan Lemahkan Kurs Rupiah, Dampak Kebijakan Proteksionis Presiden AS Terpilih Donald Trump
KNPI Ungkap Alasan Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Kemendag Undang Distributor Bahas Kenaikan Harga Minyak Goreng Rakyat MinyaKita di Atas HET
Risiko Geopolitik dan Perlambatan Perekonomian Tiongkok Bayangi Pertumbuhan Ekonomi Global Saat Ini
Inilah Daftar Lengkap Dewan Ekonomi Nasional periode 2024 – 2029, Dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan
Strategis Dorong Perekonomian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Soal Kebijakan Penghapusan Utang Macet UMKM
Peluncuran Danantara Diundur, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Beri Penjelasan Resmi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 4 Desember 2024 - 13:18 WIB

Thomas Djiwandono Ajak Investor Ambil Peran dalam Revitalisasi Manufaktur dan Hilirisasi Mineral – Pertanian

Selasa, 3 Desember 2024 - 09:55 WIB

Ditakutkan akan Lemahkan Kurs Rupiah, Dampak Kebijakan Proteksionis Presiden AS Terpilih Donald Trump

Jumat, 22 November 2024 - 06:50 WIB

KNPI Ungkap Alasan Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

Kamis, 21 November 2024 - 09:13 WIB

Kemendag Undang Distributor Bahas Kenaikan Harga Minyak Goreng Rakyat MinyaKita di Atas HET

Selasa, 19 November 2024 - 07:44 WIB

Risiko Geopolitik dan Perlambatan Perekonomian Tiongkok Bayangi Pertumbuhan Ekonomi Global Saat Ini

Kamis, 14 November 2024 - 07:36 WIB

Inilah Daftar Lengkap Dewan Ekonomi Nasional periode 2024 – 2029, Dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan

Sabtu, 9 November 2024 - 10:54 WIB

Strategis Dorong Perekonomian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Soal Kebijakan Penghapusan Utang Macet UMKM

Kamis, 7 November 2024 - 10:26 WIB

Peluncuran Danantara Diundur, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Beri Penjelasan Resmi

Berita Terbaru