Presiden Jokowi Kumpulkan Sejumlah Menteri Ekonomi di Istana untuk Bahas Harga Gas untuk Industri

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 8 Juli 2024 - 14:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

MINERGI.COM – Presiden RI Jokowi mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang

Tujuannya untuk membahas keberlanjutan dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri.

Evaluasi tersebut utamanya terkait
dengan sisi penerimaan negara, karena benefit yang diterima industri dari penyesuaian HGBT dinilai tidak seimbang.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan.

Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri

Yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Kebijakan Harga Gas Murah Bagi 7 Kelompok Industri akan Berlanjut

Sebelumynya, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu, menyatakan bahwa kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara.

Karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.

Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.

Presiden Jokowi Evaluasi Kebijakan Harga Gas Murah Bagi Industri

Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

“Rapat harga gas,” kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab singkat pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT.

“Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,” kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin, beberapa waktu lalu.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Infobumn.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Harianindonesia.com dan Hellodepok.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi
Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal Namun Masih Tahap Recovery
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru
Bertemu dengan Alexia Latortue, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Bahas Perkembangan Transisi Energi Indonesia
Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB
Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Aji Martono: Standar Kompetensi Krusial Hadapi Era Digitalisasi dan Globalisasi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:04 WIB

Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi

Senin, 22 Juli 2024 - 16:49 WIB

Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal Namun Masih Tahap Recovery

Jumat, 19 Juli 2024 - 14:16 WIB

Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:27 WIB

Bertemu dengan Alexia Latortue, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Bahas Perkembangan Transisi Energi Indonesia

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:23 WIB

Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:41 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:37 WIB

Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:55 WIB

Aji Martono: Standar Kompetensi Krusial Hadapi Era Digitalisasi dan Globalisasi

Berita Terbaru