Pemerintah Wajib Batalkan Peraturan tentang Tapera yang Secara Nyata Melanggar Konstitusi

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 8 Juni 2024 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akhirnya pemerintah tidak buru-buru mengimplementasikan program Tapera (Instagram.com @smindrawati)

Akhirnya pemerintah tidak buru-buru mengimplementasikan program Tapera (Instagram.com @smindrawati)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MINERGI.COM – Rezim ini mempunyai daya rusak yang sangat mengerikan. Tidak segan-segan melanggar hukum dan konstitusi.

Mereka membuat peraturan seenaknya. Mereka hanya memikirkan kepentingannya, meskipun harus melanggar hukum.

Mereka tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat banyak.

Di ujung kekuasaannya, Jokowi masih mau menambah beban rakyat, menambah derita rakyat.

Dengan cara memaksa rakyat menabung untuk perumahan rakyat, namanya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemaksaan terhadap rakyat, dengan alasan apapun, melanggar konstitusi.

Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar hak kebebasan (freedom) manusia yang dijamin konstitusi.

Melanggar hak konstitusional rakyat untuk bisa menentukan pilihan atas kebutuhannya sendiri.

Menabung adalah pilihan. Pilihan untuk konsumsi hari ini atau konsumsi di masa depan (alias menabung).

Pilihan tersebut merupakan hak manusia, hak rakyat. Tidak ada pihak lain, termasuk pemerintah, yang boleh merampas hak tersebut, dengan alasan apapun.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Tetapi hak konstitusional rakyat tersebut mau dirampas oleh rezim ini, melalui peraturan Tapera, yang melanggar HAM: melanggar konstitusi.

Tentu saja rakyat melawan. Rakyat protes keras. Pemerintah akhirnya menunda peraturan tentang Tapera yang bermasalah ini.

Tetapi, “menunda” saja tidak  cukup. Pemerintah wajib membatalkan peraturan tentang Tapera yang secara nyata melanggar konstitusi.

Selamat berjuang.***

Berita Terkait

Ditakutkan akan Lemahkan Kurs Rupiah, Dampak Kebijakan Proteksionis Presiden AS Terpilih Donald Trump
KNPI Ungkap Alasan Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Kemendag Undang Distributor Bahas Kenaikan Harga Minyak Goreng Rakyat MinyaKita di Atas HET
Risiko Geopolitik dan Perlambatan Perekonomian Tiongkok Bayangi Pertumbuhan Ekonomi Global Saat Ini
Inilah Daftar Lengkap Dewan Ekonomi Nasional periode 2024 – 2029, Dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan
Strategis Dorong Perekonomian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Soal Kebijakan Penghapusan Utang Macet UMKM
Peluncuran Danantara Diundur, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Beri Penjelasan Resmi
Peluang Besar untuk Tarik Investasi, Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Neger
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 3 Desember 2024 - 09:55 WIB

Ditakutkan akan Lemahkan Kurs Rupiah, Dampak Kebijakan Proteksionis Presiden AS Terpilih Donald Trump

Jumat, 22 November 2024 - 06:50 WIB

KNPI Ungkap Alasan Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

Kamis, 21 November 2024 - 09:13 WIB

Kemendag Undang Distributor Bahas Kenaikan Harga Minyak Goreng Rakyat MinyaKita di Atas HET

Selasa, 19 November 2024 - 07:44 WIB

Risiko Geopolitik dan Perlambatan Perekonomian Tiongkok Bayangi Pertumbuhan Ekonomi Global Saat Ini

Kamis, 14 November 2024 - 07:36 WIB

Inilah Daftar Lengkap Dewan Ekonomi Nasional periode 2024 – 2029, Dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan

Sabtu, 9 November 2024 - 10:54 WIB

Strategis Dorong Perekonomian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Soal Kebijakan Penghapusan Utang Macet UMKM

Kamis, 7 November 2024 - 10:26 WIB

Peluncuran Danantara Diundur, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Beri Penjelasan Resmi

Senin, 4 November 2024 - 09:10 WIB

Peluang Besar untuk Tarik Investasi, Anindya Bakrie Ikut Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Luar Neger

Berita Terbaru