Pemerintah Wajib Batalkan Peraturan tentang Tapera yang Secara Nyata Melanggar Konstitusi

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 8 Juni 2024 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akhirnya pemerintah tidak buru-buru mengimplementasikan program Tapera (Instagram.com @smindrawati)

Akhirnya pemerintah tidak buru-buru mengimplementasikan program Tapera (Instagram.com @smindrawati)

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MINERGI.COM – Rezim ini mempunyai daya rusak yang sangat mengerikan. Tidak segan-segan melanggar hukum dan konstitusi.

Mereka membuat peraturan seenaknya. Mereka hanya memikirkan kepentingannya, meskipun harus melanggar hukum.

Mereka tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat banyak.

Di ujung kekuasaannya, Jokowi masih mau menambah beban rakyat, menambah derita rakyat.

Dengan cara memaksa rakyat menabung untuk perumahan rakyat, namanya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemaksaan terhadap rakyat, dengan alasan apapun, melanggar konstitusi.

Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar hak kebebasan (freedom) manusia yang dijamin konstitusi.

Melanggar hak konstitusional rakyat untuk bisa menentukan pilihan atas kebutuhannya sendiri.

Menabung adalah pilihan. Pilihan untuk konsumsi hari ini atau konsumsi di masa depan (alias menabung).

Pilihan tersebut merupakan hak manusia, hak rakyat. Tidak ada pihak lain, termasuk pemerintah, yang boleh merampas hak tersebut, dengan alasan apapun.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Tetapi hak konstitusional rakyat tersebut mau dirampas oleh rezim ini, melalui peraturan Tapera, yang melanggar HAM: melanggar konstitusi.

Tentu saja rakyat melawan. Rakyat protes keras. Pemerintah akhirnya menunda peraturan tentang Tapera yang bermasalah ini.

Tetapi, “menunda” saja tidak  cukup. Pemerintah wajib membatalkan peraturan tentang Tapera yang secara nyata melanggar konstitusi.

Selamat berjuang.***

Berita Terkait

Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB
Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Aji Martono: Standar Kompetensi Krusial Hadapi Era Digitalisasi dan Globalisasi
Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu
BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di bawah Rp16.000 per Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya
Harga Gas Murah untuk 7 Industri Dilanjutkan, PT Pertamina Ditugaskan untuk Regasifikasi Gas Alam Cair
Presiden Jokowi Kumpulkan Sejumlah Menteri Ekonomi di Istana untuk Bahas Harga Gas untuk Industri
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:23 WIB

Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:41 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:37 WIB

Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:55 WIB

Aji Martono: Standar Kompetensi Krusial Hadapi Era Digitalisasi dan Globalisasi

Senin, 8 Juli 2024 - 21:31 WIB

Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu

Senin, 8 Juli 2024 - 21:21 WIB

BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di bawah Rp16.000 per Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya

Senin, 8 Juli 2024 - 18:56 WIB

Harga Gas Murah untuk 7 Industri Dilanjutkan, PT Pertamina Ditugaskan untuk Regasifikasi Gas Alam Cair

Senin, 8 Juli 2024 - 14:58 WIB

Presiden Jokowi Kumpulkan Sejumlah Menteri Ekonomi di Istana untuk Bahas Harga Gas untuk Industri

Berita Terbaru