Di Wilayah Tambang Kaltim, PBNU Segera Kelola Tambang Batubara Bekas PT Kaltim Prima Coal

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 7 Juni 2024 - 20:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Facbook.com/@Bahlil Lahadalia)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Facbook.com/@Bahlil Lahadalia)

MINERGI.COM – Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera terbit pada pekan depan.

Sebelumnya PBNU sudah mengajukan izin usaha tersebut di wilayah tambang Kalimantan Timur.

Izin yang diberikan kepada PBNU tersebut, sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Lokasinya bekas wilayah izin usaha pertambangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (WIUP PKP2B).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal tersebut di Jakarta, Jumat (7/4/2024)

“Saya sudah membaca beberapa rilis PBNU, dan betul mungkin kalau tidak salah minggu depan sudah selesai urusannya,” ujar Bahlil

Menurut dia, percepatan proses perizinan tambang bagi PBNU tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan peran ormas.

“Kalau NU sudah jadi, sudah berproses. Saya akan pakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat, lebih cepat lebih baik,” katanya.

Ia menyampaikan, pemberian izin serupa akan diprioritaskan bagi ormas keagamaan besar lainnya, seperti Muhammadiyah, organisasi induk Kristen, Budha, serta Hindu.

Nantinya pembagian wilayah tambang itu akan disesuaikan dengan proporsi jumlah cadangan, bukan dari luas wilayah tambang.

“Tambang itu bukan dari luas areanya, tapi cadangannya. Kalau areanya besar, tapi cadangannya sedikit untuk apa.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Tapi kalau area tidak terlalu besar, cadangannya bagus itu yang paten,” kata Bahlil.

Sebelumnya Kementerian Investasi/BKPM mengatakan apabila memenuhi persyaratan akan terbit dalam kurun waktu 15 hari.

Permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diajukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di tambang batu bara Kalimantan Timur,

“Setelah terpenuhi, 15 hari dapat diterbitkan IUPK-nya,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung dihubungi di Jakarta, Selasa (4/6/2024).***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Emitentv.com dan Infoesdm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Halloidn.com dan Jakarta24jam.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

Berita Terkait

Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah
PT Delta Dunia Makmur Tbk Lepaskan Pengalihan Sebanyak 1,06 Miliar Saham Treasuri Senilai Rp427 Miliar
Akhirnya Jadi Pemegang Saham Terbesar PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID Tuntaskan Transaksi Saham
Mayoritas Komoditas Produk Pertambangan yang Dikenakan BK Tunjukkan Kenaikan Harga pada Juli 2024
Inilah yang Sebabkan Harga Komoditas Batubara, Emas, dan Nikel Cenderung Melemah
Indonesia Coal Summit 2024: Komitmen Wujudkan Environment, Sicial, Governance
BASF dan Eramet Batalkan Rencana Investasi Pemurnian Nikel Senilai 2,6 Miliar dolar AS di Maluku Utara
Menteri ESDM Arifin Tasrif Jelaskan Posisi Terkini Terkait Izin usaha Pertambangan Khusus untuk PBNU
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 07:16 WIB

Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah

Rabu, 17 Juli 2024 - 11:29 WIB

PT Delta Dunia Makmur Tbk Lepaskan Pengalihan Sebanyak 1,06 Miliar Saham Treasuri Senilai Rp427 Miliar

Rabu, 3 Juli 2024 - 09:11 WIB

Akhirnya Jadi Pemegang Saham Terbesar PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID Tuntaskan Transaksi Saham

Sabtu, 29 Juni 2024 - 17:57 WIB

Mayoritas Komoditas Produk Pertambangan yang Dikenakan BK Tunjukkan Kenaikan Harga pada Juli 2024

Sabtu, 29 Juni 2024 - 07:37 WIB

Inilah yang Sebabkan Harga Komoditas Batubara, Emas, dan Nikel Cenderung Melemah

Jumat, 28 Juni 2024 - 09:29 WIB

Indonesia Coal Summit 2024: Komitmen Wujudkan Environment, Sicial, Governance

Kamis, 27 Juni 2024 - 13:49 WIB

BASF dan Eramet Batalkan Rencana Investasi Pemurnian Nikel Senilai 2,6 Miliar dolar AS di Maluku Utara

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:38 WIB

Menteri ESDM Arifin Tasrif Jelaskan Posisi Terkini Terkait Izin usaha Pertambangan Khusus untuk PBNU

Berita Terbaru