Di Washington D.C, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dorong Transisi Energi Adil dan Terjangkau

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 18 April 2024 - 08:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Facebook.com/@Sri Mulyani Indrawati)

MINERGI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa seluruh perencanaan iklim masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan.

Menurutnya, memastikan transisi yang adil dan terjangkau juga selaras dengan G20 Transition Finance Framework.

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Rabu (17/04/2024) waktu setempat.

“Berbicara mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, ada satu hal yang begitu melekat. Investasi yang dibutuhkan sangatlah besar.”

“Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya.”

“Sebesar kurang lebih $400 Miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut,” ujarnya.

Baca artikel lainnya di sini : Presiden Jokowi Tanggapi Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo – Gibran oleh KPU

Ia menyebut, Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform hadir sebagai blended finance framework untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

“Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant dengan kapasitas 660 megawatt.”

Baca artikel lainnya di sini : Menkeu Sampaikan Komitmen Perangi Kejahatan Keuangan, Indonesia Gabung Sebagai Anggota Penuh FATF

“Akan membutuhkan biaya kurang lebih $1,3 Miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun kedepan.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Namun, proses ini dapat menyelamatkan 28.5 juta ton CO2e,” jelas Menkeu.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan, kredit karbon juga menjadi hal yang harus segera disiapkan.

Utamanya mengenai selera investasi sektor swasta akan instrumen ini.

Menurutnya, peranan Multilateral Development Bank (MDB) seperti World Bank, ADB, dan AIIB dalam mengoreksi persepsi risiko dan manajemen sangatlah kritikal.

“Tanpa peranan mereka, kita hanya akan bergantung pada pembiayaan publik, baik pada skala nasional maupun global —dan tidak menarik pembiayaan dari sektor swasta sama sekali,” tandasnya.

Sebagai co-chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA), Menkeu bersama Steven van Weyenberg, Menteri Keuangan Belanda, menyambut baik segala upaya kolaborasi terkait transisi dan solusi permasalahan iklim.

“Termasuk dalam Task Force for the Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA),” pungkas Menkeu.***

Artikel di atas, juga dìterbitkan di portal berita nasional ekonomi & bisnis, Bisnisnews.com

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Apakabarindonesia.com dan Hariankarawang.com   

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi
Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal Namun Masih Tahap Recovery
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru
Bertemu dengan Alexia Latortue, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Bahas Perkembangan Transisi Energi Indonesia
Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB
Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan
Aji Martono: Standar Kompetensi Krusial Hadapi Era Digitalisasi dan Globalisasi
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 15:04 WIB

Soal Isu Pemotongan Dana Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Gibran Rakabuming Raka Angkat Bicara Lagi

Senin, 22 Juli 2024 - 16:49 WIB

Sistem Teknologi Informasi PT Indonesia AirAsia Berangsur Normal Namun Masih Tahap Recovery

Jumat, 19 Juli 2024 - 14:16 WIB

Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru

Rabu, 17 Juli 2024 - 12:27 WIB

Bertemu dengan Alexia Latortue, Menkeu Sri Mulyani Indrawati Bahas Perkembangan Transisi Energi Indonesia

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:23 WIB

Airlangga Hartarto Merespons Wacana Prabowo – Gibran akan Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:41 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:37 WIB

Konvensi Nasional RSKKNI: Mengokohkan Kompetensi SDM dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:55 WIB

Aji Martono: Standar Kompetensi Krusial Hadapi Era Digitalisasi dan Globalisasi

Berita Terbaru