MINERGI.COM – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mempertanyakan perihal penurunan anggaran untuk institusinya.
Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran perihal penurunan anggaran.
Menurut Bahlil, dengan anggaran yang tidak memadai akan sulit mencapai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan.
“RKP itu bicara angka nominal dan ini mempengaruhi proses ekonomi kita di 2025,” kata dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga:
Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Capai 80,9 Persen
Sebut Menuju Swasembada Energi, Presiden Prabowo Subianto Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi
Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi, Presiden Prabowo Subianto: Kita Menuju Swasembada Energi
“Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan.”
“Dari Target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang target dinaikkan dan anggaran turun jadi Rp600 miliar lebih,” ucapnya.
Bahlil berharap anggota DPR dapat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Monoarfa untuk menjelaskan perihal penurunan anggaran.
RKP ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Genjot Efisiensi, Pemerintah Telah Hasilkan Penghematan yang Cukup Besar
Bìayai Proyek Investasi Hilirisasi, Kalangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank Harus Terlibat
Ia pun meminta agar RKP untuk Kementerian Investasi dikoreksi menjadi Rp800 miliar agar dapat terwujud sesuai dengan anggaran yang diterima.
“Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya.”
“Jàdi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian,” kata Bahlil.
Bahlil menyebutkan kementeriannya mendapat target investasi sebesar Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun.
Baca Juga:
Vonis Bebas PN Pontianak dalam Kasus Penambangan Ilegal oleh Warga Tiongkok, Kejagung Beri Tanggapan
Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin, Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok
Sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
“RKP kita di 2024 Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun, itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebut, target investasi tersebut untuk mendorong ekspor dan impor, dukung produk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Lapangan kerja berkualitas yang dimaksud Bahlil adalah memiliki upah yang cukup sehingga dapat menjamin kesejahteraan pegawainya.
“Karena lapangan kerja yang berkualitas salah satu cirinya adalah upah yang cukup.”
“Kalau upah UMR bagus juga untuk padat karya, tapi kan kita mau mendorong pertumbuhan berkualitas,” katanya.
Untuk mendapat merealisasikan target tersebut, Bahlil meminta agar anggaran untuk Kementerian Investasi dinaikkan.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Harianinvestor.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Kilasnews.com dan Bantenekspres.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
