Soal Penyertaan Modal Negara yang Diberikan kepada BUMN Sakit, Menteri Erick Thohir Beri Tanggapan

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Dok. bumn.go.id)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Dok. bumn.go.id)

MINERGI.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi masalah Penyertaan Modal Negara (PNM) yang diberikan kepada BUMN sakit.

Diketahui, dari 17 perusahaan yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan.

Seperti PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Juga PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi.

Varuna dan Bio Farma mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) masing-masing senilai Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar

Sementara LPEI malah mendapat PMN tunai sebesar Rp5 triliun.

Erick Thohir mengatakan, pemberian PMN terhadap BUMB yang sakit bertujuan untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi.

“Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas.”

“Hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi,” kata Erick di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Erick mengatakan, pihaknya bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN.

Pasalnya, tidak semua perusahaan negara dikelola oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan,” kata Erick.

Lebih lanjut, Erick memaklumi bila setiap BUMN selalu dikaitkan dengan Kementerian BUMN.

Menurut Erick, ini menjadi masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

“Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN.”

“Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” ucapnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Duniaenergi.com dan Infomaritim.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haiupdate.com dan Infoups.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

 

Berita Terkait

PT Pertamina (Persero) Menjadi Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik versi Majalah TIME dan Statista 2025
Emirates Airlines Rencana Penambahan Frekuensi Perbangan, Dorong Pariwisata Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Menjadi Direktur Utama Perum Bulog
DPR Ungkap Soal Kesulitan Dapatkan LPG 3 Kg, Salah Satunya Kebijakan Tak Tersosialisasi dengan baik
Menteri Pertanian Merespons Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha
Soal Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha, Begini Respons Menteri Pertanian
Prabowo Tunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan
Wamentan Beber Alasan Bulog, Pengusaha Lokal dan Penggiling Padi Harus Beli Gabah Petani Rp6.500/Kg
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 17 Februari 2025 - 08:26 WIB

PT Pertamina (Persero) Menjadi Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik versi Majalah TIME dan Statista 2025

Kamis, 13 Februari 2025 - 10:14 WIB

Emirates Airlines Rencana Penambahan Frekuensi Perbangan, Dorong Pariwisata Indonesia

Senin, 10 Februari 2025 - 11:33 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Menjadi Direktur Utama Perum Bulog

Rabu, 5 Februari 2025 - 11:23 WIB

DPR Ungkap Soal Kesulitan Dapatkan LPG 3 Kg, Salah Satunya Kebijakan Tak Tersosialisasi dengan baik

Rabu, 5 Februari 2025 - 09:50 WIB

Menteri Pertanian Merespons Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha

Rabu, 5 Februari 2025 - 09:50 WIB

Soal Aggapan HPP Gabah Rp6.500 per Kilogram Beratkan Kalangan Pengusaha, Begini Respons Menteri Pertanian

Rabu, 5 Februari 2025 - 08:06 WIB

Prabowo Tunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan

Selasa, 4 Februari 2025 - 15:07 WIB

Wamentan Beber Alasan Bulog, Pengusaha Lokal dan Penggiling Padi Harus Beli Gabah Petani Rp6.500/Kg

Berita Terbaru