Distribusi BBM Subsidi dan Kompensasi Tepat Sasaran akan Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati. (Dok. Bphmigas.go.id)

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati. (Dok. Bphmigas.go.id)

MINERGI.COM – Kerja sama pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi negara dengan pemerintah daerah (pemda) memberi manfaat bagi daerah berupa peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Adanya perjanjian kerja sama (PKS) bertujuan agar pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat bagi pemda.

Masyarakat yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi dan kompensasi negara diharapkan menggunakan BBM nonsubsidi yang ramah lingkungan, sehingga memberikan dampak pada peningkatan PAD.

Salah satu sumber PAD adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dari penggunaan BBM nonsubsidi.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

“Artinya, masyarakat yang selama ini tidak berhak mengonsumsi BBM subsidi dan kompensasi, diharapkan menggunakan jenis BBM umum (nonsubsidi).”

“Sehingga dengan adanya pembelian jenis BBM umum, maka akan ada peningkatan PAD,” ujar Erika Retnowati.

Pemda Wajib Awasi Penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman berharap pemda segera menindaklanjuti pertemuan tersebut.

Dengan menyiapkan finalisasi dan penandatanganan PKS dalam waktu tidak terlalu lama.

“Pemda juga memiliki kewajiban untuk turut melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.”

“Seperti melalui pemberian surat rekomendasi dan juga pengawasannya di lapangan. Ini menjadi perhatian bagi penerbit surat rekomendasi,” tuturnya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Menurut dia, PKS merupakan suatu upaya dari BPH Migas melibatkan pemda dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.

“Peran Pemda sangat penting. Bagi pemda sendiri, jika PKS ini sudah diimplementasikan akan memberikan dampak positif.”

“Untuk memastikan penyaluran subsidi Solar dan kompensasi Pertalite lebih tepat sasaran,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Menjadi Koordinator dalam Kerja Sama

Sementara, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S menjelaskan PKS memiliki jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Ia juga berharap masing-masing pemprov segera melakukan kerja sama dengan BPH Migas.

“BPH Migas dan pemerintah provinsi dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau terpadu atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP,” tambahnya.

Pelaksana Harian Direktur Sinkronisasi Utama Pemda I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto memberikan dukungannya

Gunawan Eko Movianto menyampaikan perlu dukungan pemda untuk kelancaran dan ketepatan dalam verifikasi dan penerbitan rekomendasi serta pengawasan di tingkat daerah.

“Sekretaris daerah bisa menjadi koordinator dalam pelaksanaan PKS ini. Beberapa Dinas yang terkait dengan penyaluran JBT bisa mendukung untuk pelaksanaannya.”

“Kami harapkan peran penting sekda untuk melaksanakan penyaluran terkait dengan JBT ini bisa lebih optimal lagi,” tuturnya.

Rapat Koordinasi Kerja Sama dengan Pemda Terus Berlanjut

Rapat Koordinasi Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi berlangsung di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (21/6/2024).

Rapat Koordinasi BPH Migas bersama pemda dan Kemendagri tersebut merupakan keempat kalinya pada 2024.

Setelah sebelumnya pada 16 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat, untuk pemda di Pulau Jawa.

31 Mei 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk pemda di Pulau Kalimantan.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Dan 13 Juni 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk pemda di Pulau Sulawesi.***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Infobumn.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Yogyaraya.com dan Hallopapua.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasan Dorong Pertamina Sebagai BUMN Kelas Global
Menteri ESDM Arifin Tasrif Tanggapi Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Program Transisi Energi, PT Kilang Pertamina Internasional Selesaikan Green Refinery Cilacap
FPSO Marlin Natuna akan Beroperasi Agustus 2023, Kepala SKK Migas Inspeksi Progres Pembangunannya
PT Pertamina Hulu Mahakam Dukung Target Migas Nasional, Resmikan 3 Proyek di Wilayah Kerja Mahakam
Penerbitan Surat Rekomendasi, BP Migas Tingkatkan Akuntabilitas Penyaluran BBM Subsidi
Buka Cabang di Dubai UEA, PT Pertamina Internasional EP Incar Blok Minyak dan Gas Baru di Timur Tengah
Outlook Harga Minyak dan Gas Naik, PT Citra Tubindo Tbk Targetkan Pendapatan dan Laba Bersih Tumbuh
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:30 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasan Dorong Pertamina Sebagai BUMN Kelas Global

Sabtu, 13 Juli 2024 - 08:15 WIB

Menteri ESDM Arifin Tasrif Tanggapi Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Kamis, 11 Juli 2024 - 07:19 WIB

Program Transisi Energi, PT Kilang Pertamina Internasional Selesaikan Green Refinery Cilacap

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:58 WIB

FPSO Marlin Natuna akan Beroperasi Agustus 2023, Kepala SKK Migas Inspeksi Progres Pembangunannya

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:38 WIB

PT Pertamina Hulu Mahakam Dukung Target Migas Nasional, Resmikan 3 Proyek di Wilayah Kerja Mahakam

Senin, 8 Juli 2024 - 13:19 WIB

Penerbitan Surat Rekomendasi, BP Migas Tingkatkan Akuntabilitas Penyaluran BBM Subsidi

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:27 WIB

Buka Cabang di Dubai UEA, PT Pertamina Internasional EP Incar Blok Minyak dan Gas Baru di Timur Tengah

Rabu, 3 Juli 2024 - 18:52 WIB

Outlook Harga Minyak dan Gas Naik, PT Citra Tubindo Tbk Targetkan Pendapatan dan Laba Bersih Tumbuh

Berita Terbaru