Illegal Drilling dan Illegal Tapping Jadi Ancaman bagi Lingkungan dan Hambat Target Lifting 1 Juta BOPD

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Aktivitas illegal drilling dan illegal tapping. (Pixabay.com/ARMBRUSTERBIZ)

Ilustrasi Aktivitas illegal drilling dan illegal tapping. (Pixabay.com/ARMBRUSTERBIZ)

MINERGI.COM  – Pemerintah diminta untuk mengaktifkan kembali dan memaksimalkan kinerja satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani illegal drilling dan illegal tapping.

Aktivitas illegal drilling dan illegal tapping tidak hanya berbahaya dan mengancam bagi lingkungan.

Tapi juga merupakan pelanggaran hukum dan turut menghambat target lifting 1 juta barrel oil per day (BOPD).

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2024).

“Selain itu satgas bentukan pemerintah harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas.”

“Perusahaan pengelola juga harus meningkatkan standar keamanan dan pengamanan wilayah kerjanya,” ucap Ali

Baca artikel lainnya di sini : Piala Asia 2024, Prabowo Subianto Doakan Timnas Indonesia Menang Tanding Lawan Timnas Korsel

Dia menilai pengoperasian sumur minyak ilegal di Indonesia memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi negara, terutama pada target lifting 1 juta BOPD tersebut.

“Illegal drilling maupun illegal tapping turut berpengaruh terhadap target lifting 1 juta BOPD karena jika tidak segera diselesaikan akan semakin menggila dan berefek domino ke wilayah lainnya,” ujarnya.

Baca artikel lainnya di sini : Ini yang Dibahas Saat Grace Natalie Temui Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar juga menuturkan dampak dari sumur ilegal tersebut.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Dampak utama dari aktivitas lifting pada sumur ilegal, yakni berkurangnya pendapatan negara hingga gambaran buruk terhadap industri migas nasional.

Ia mengatakan illegal drilling menyebabkan kerugian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Ketika ada kecelakaan, maka SKK Migas dan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) akan diminta oleh instansi terkait.”

“Untuk membantu melakukan penanganan, yang itu tentu saja akan membutuhkan biaya dan sumber daya terkait,” kata Bisman.

Adapun, biaya penanganan itu menggunakan biaya KKKS, akibatnya biaya operasional KKKS akan bertambah yang pada gilirannya akan mengurangi penerimaan negara.

Karena biaya yang telah dikeluarkan oleh KKKS untuk melakukan penanganan kecelakaan akibat illegal drilling akan ditagihkan ke negara melalui skema cost recovery.

Menurut Bisman, risiko kebocoran lifting pada aktivitas illegal drilling dan illegal tapping sangat tinggi seperti yang banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

“Illegal drilling dan illegal tapping merupakan tindak pidana, berisiko tinggi, dan juga merusak lingkungan hidup. Hal ini karena lemahnya penegakan hukum.”

“Selain itu, masalah sosial di sekitar lokasi, masyarakat merasa tidak dapat menikmati potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya,” tuturnya.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Kongsinews.com dan Mediaagri.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media ekonomi & bisnis lainnya, dapat menghubungi Rilisbisnis.com.

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai perkembangan dunia politik, hukum, dan nasional melalui Hello.id

 

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Kementan Siapkan Industri Biofuel, Dukung Program B50 yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Dukung Transisi Energi, Pertamina NRE Sepakat Kembangkan Energi Terbarukan di Bangladesh
Peningkatan Investasi Hulu Migas di Indonesia, CNOOC International Kunjungi SKK Migas
Kunjungi Kilang Kasim, BPH Migas ungkap Peran Strategis Kilang dalam Menjaga Pasokan BBM
Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasan Dorong Pertamina Sebagai BUMN Kelas Global
Menteri ESDM Arifin Tasrif Tanggapi Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
Program Transisi Energi, PT Kilang Pertamina Internasional Selesaikan Green Refinery Cilacap
FPSO Marlin Natuna akan Beroperasi Agustus 2023, Kepala SKK Migas Inspeksi Progres Pembangunannya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 11:30 WIB

Kementan Siapkan Industri Biofuel, Dukung Program B50 yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:20 WIB

Dukung Transisi Energi, Pertamina NRE Sepakat Kembangkan Energi Terbarukan di Bangladesh

Senin, 15 Juli 2024 - 15:59 WIB

Peningkatan Investasi Hulu Migas di Indonesia, CNOOC International Kunjungi SKK Migas

Senin, 15 Juli 2024 - 15:24 WIB

Kunjungi Kilang Kasim, BPH Migas ungkap Peran Strategis Kilang dalam Menjaga Pasokan BBM

Sabtu, 13 Juli 2024 - 15:30 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Alasan Dorong Pertamina Sebagai BUMN Kelas Global

Sabtu, 13 Juli 2024 - 08:15 WIB

Menteri ESDM Arifin Tasrif Tanggapi Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Kamis, 11 Juli 2024 - 07:19 WIB

Program Transisi Energi, PT Kilang Pertamina Internasional Selesaikan Green Refinery Cilacap

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:58 WIB

FPSO Marlin Natuna akan Beroperasi Agustus 2023, Kepala SKK Migas Inspeksi Progres Pembangunannya

Berita Terbaru