Pemberian Hak Pengelolaan Tambang untuk Organisasi Kemasyarakatan Bukan Upaya Bagi-bagi Kue Bisnis

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 2 Juni 2024 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. (Dok. Setneg.go.id)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. (Dok. Setneg.go.id)

MINERGI.COM – Pemberian hak pengelolaan tambang itu bukan upaya pemerintah membagi-bagikan “kue” bisnis kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).

Pengelolaan tambang oleh  ormas akan tetap dilakukan secara profesional melalui sayap ormas yang mengurusi bisnis.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/5/2024).

Menurut Siti hak pengelolaan tambang itu bukan upaya pemerintah membagi-bagikan “kue” bisnis kepada ormas.

“Nggak, nggak. Ayo, makanya lihat dari dasarnya,” kata Siti Nurbaya Bakar.

Dia menyampikan kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson

“Itu kan begini ya, organisasi kemasyarakatan itu kan punya sayap-sayap organisasi.”

“Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis.”

“Yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi, tetap saja” profesional sebetulnya,” jelas Siti.

Dia menyampaikan pemberian hak kepada organisasi kemasyarakatan untuk mengelola pertambangan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, yang menyebutkan hak asasi manusia untuk menjadi produktif.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Jadi, ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan.”

“Maka, ada hutan sosial diberikan kepada rakyat, ada misalnya nanti apa ya, petugas-petugas yang di bawah banget, yang miskin itu juga harusnya dipikirkan.”

“Karena produktif itu kan hak rakyat yang harus diperhatikan oleh negara,” jelas Siti.

Menurutnya, ormas memiliki sayap organisasi yang memungkinkan mengelola pertambangan secara profesional.

Hal itu sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 83A PP tersebut dinyatakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

“Ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan.”

“Dari pada ormasnya setiap hari mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional,” kata dia.***

Berita Terkait

Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah
PT Delta Dunia Makmur Tbk Lepaskan Pengalihan Sebanyak 1,06 Miliar Saham Treasuri Senilai Rp427 Miliar
Akhirnya Jadi Pemegang Saham Terbesar PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID Tuntaskan Transaksi Saham
Mayoritas Komoditas Produk Pertambangan yang Dikenakan BK Tunjukkan Kenaikan Harga pada Juli 2024
Inilah yang Sebabkan Harga Komoditas Batubara, Emas, dan Nikel Cenderung Melemah
Indonesia Coal Summit 2024: Komitmen Wujudkan Environment, Sicial, Governance
BASF dan Eramet Batalkan Rencana Investasi Pemurnian Nikel Senilai 2,6 Miliar dolar AS di Maluku Utara
Menteri ESDM Arifin Tasrif Jelaskan Posisi Terkini Terkait Izin usaha Pertambangan Khusus untuk PBNU
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 07:16 WIB

Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah

Rabu, 17 Juli 2024 - 11:29 WIB

PT Delta Dunia Makmur Tbk Lepaskan Pengalihan Sebanyak 1,06 Miliar Saham Treasuri Senilai Rp427 Miliar

Rabu, 3 Juli 2024 - 09:11 WIB

Akhirnya Jadi Pemegang Saham Terbesar PT Vale Indonesia Tbk, MIND ID Tuntaskan Transaksi Saham

Sabtu, 29 Juni 2024 - 17:57 WIB

Mayoritas Komoditas Produk Pertambangan yang Dikenakan BK Tunjukkan Kenaikan Harga pada Juli 2024

Sabtu, 29 Juni 2024 - 07:37 WIB

Inilah yang Sebabkan Harga Komoditas Batubara, Emas, dan Nikel Cenderung Melemah

Jumat, 28 Juni 2024 - 09:29 WIB

Indonesia Coal Summit 2024: Komitmen Wujudkan Environment, Sicial, Governance

Kamis, 27 Juni 2024 - 13:49 WIB

BASF dan Eramet Batalkan Rencana Investasi Pemurnian Nikel Senilai 2,6 Miliar dolar AS di Maluku Utara

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:38 WIB

Menteri ESDM Arifin Tasrif Jelaskan Posisi Terkini Terkait Izin usaha Pertambangan Khusus untuk PBNU

Berita Terbaru