MINERGI.COM – Perbankan dan lembaga keuangan nonbank harus turut serta membiayai proyek investasi hilirisasi di Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Pemerintah berupaya untuk menciptakan sumber-sumber pembiayaan proyek hilirisasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Seperti pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau nonperbankan.
Menteri ESDM yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Baca Juga:
Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Capai 80,9 Persen
Sebut Menuju Swasembada Energi, Presiden Prabowo Subianto Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi
Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi, Presiden Prabowo Subianto: Kita Menuju Swasembada Energi
Bahlil Lahadalia mengharuskan lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk turut serta membiayai proyek investasi hilirisasi.
Semuanya baik BUMN maupun swasta, selama mau beroperasi di Republik Indonesia, mereka harus ikut aturan main di Republik Indonesia
Proyek hilirisasi harus diprioritaskan oleh perbankan nasional dan proyek tersebut juga memiliki waktu balik modal (break-event point) yang relatif cepat dibandingkan dengan sektor konsumsi.
Bahlil Lahadalia meminta perbankan dalam negeri untuk harus membiayai proyek hilirisasi
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Genjot Efisiensi, Pemerintah Telah Hasilkan Penghematan yang Cukup Besar
“Mau tidak mau perbankan dalam negeri harus membiayai, itu arahan Bapak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi,” ujar Bahlil.
Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan perbankan terkait pembiayaan hilirisasi.
Bahlil juga menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi juga dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kami akan memulai, tadi sudah rapat dengan Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dan kami sudah memulai, serta secara informal sudah kita komunikasikan.”
Baca Juga:
Vonis Bebas PN Pontianak dalam Kasus Penambangan Ilegal oleh Warga Tiongkok, Kejagung Beri Tanggapan
Kasus Dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin, Komisi Yudisial Tanggapi Vonis Bebas WNA Tiongkok
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Angkat Bicara Soal Pemagaran Laut Banten
“Nanti secara formalnya atas arahan Pak Mensesneg tadi bahwa betul-betul itu didapatkan nilai tambahnya dalam negeri dan kepemilikannya dalam negeri,” kata Bahlil.
Dengan sumber-sumber pembiayaan tersebut, Bahlil berharap APBN dapat difokuskan pada program-program lain, seperti makan bergizi gratis, urusan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaemiten.com dan Harianinvestor.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Kilasnews.com dan Prabowonews.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Harianbanten.com dan Harianbogor.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
