Soal Potensi Penghematan Devisa Akibat Penurunan Impor BBM, Pemerintah Diminta Perhitungkan Faktor Itu

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 24 Oktober 2024 - 15:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah diminta melakukan kajian mendalam soal bauran biodiesel menjadi 50 persen (B50). (Pixabay.com/Engin_Akyurt1)

Pemerintah diminta melakukan kajian mendalam soal bauran biodiesel menjadi 50 persen (B50). (Pixabay.com/Engin_Akyurt1)

MINERGI.COM – Pemerintah diminta melakukan kajian mendalam soal bauran biodiesel menjadi 50 persen (B50).

Sebelum pemerintah memutuskan implementasi penuh program tersebut.

Indonesia saat ini sudah menerapkan biodiesel B35. Pemerintah menyatakan siap meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025.

Serta melakukan persiapan untuk penerapan B50, bahan bakar dengan komposisi 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar.

Pemerintah juga dinilai perlu hati-hati dalam menetapkan besaran bauran biodiesel.

Selain memperhatikan aspek pengguna, pemerintah juga perlu memperhitungkan seberapa besar potensi penghematan devisa akibat penurunan impor bahan bakar minyak.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Edi Suhardi mengatakan dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Terhadap industri sawit nasional, termasuk kebutuhan industri hilir dan upaya pengamanan pasar ekspor.

“Oleh karena itu, untuk program B50 ini, kami memohon kepada pemerintah untuk mengkaji kembali, dan juga melihat kesiapan dan kecukupan bahan baku,” kata Edi.

Edi mengaku khawatir bahwa kebijakan B50 yang terlalu terburu-buru dapat menimbulkan dampak negatif yang tak terduga, seperti penurunan ekspor sawit dan gangguan pada rantai pasok.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Ia menyebut pengalaman sebelumnya dengan kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor bahan baku dan produk minyak goreng telah menimbulkan gejolak pasar jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Fauzan Ridha mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengkaji penerapan B50.

“Sejauh ini kajian masih berlangsung terutama mengenai aspek supply and demand, kajian ekonomi, kajian kelembagaan, pembiayaan, dan sarana prasarananya,” kata Fauzan.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoemiten.com dan Businesstoday.id

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Jatimraya.com dan Hallokaltim.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Kementerian ESDM Nonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Achmad Muchtasyar, Belum Sebulan Menjabat
Menko Pangan dan Mendag Tinjau Sub Pangkalan di Klender, Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Aman
Penataan Distribusi LPG 3 Kg, Kementerian ESDM Jadikan Pengecer Berperan Menjadi Sub Pangkalan
Penerima HGBT Tetap 7 Sektor Industri, Kebijakan Harga Kemungkinan Tak Lagi 6 Dolar AS per MMBtu
SPPSI Jakarta Merupakan Bukti Nyata Kebersamaan dan Kerja Sama antara Manajemen dan Pekerja Pertamina
Implementasi Biofuel B50 pada 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Pastikan Tak Ada Lagi Impor Solar
Dukung Pasokan Penggunaan Bahan Bakar Industri Penerbangan, Pertamina Gandeng PT Gapura Mas Lestari
Bahlil Minta Penyelesaian Proyek RDMP Balikpapan Dipercepat, Pertamina Harus Tingkatkan Lifting Minyak
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 12 Februari 2025 - 10:38 WIB

Kementerian ESDM Nonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Achmad Muchtasyar, Belum Sebulan Menjabat

Kamis, 6 Februari 2025 - 10:20 WIB

Menko Pangan dan Mendag Tinjau Sub Pangkalan di Klender, Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Aman

Kamis, 6 Februari 2025 - 09:46 WIB

Penataan Distribusi LPG 3 Kg, Kementerian ESDM Jadikan Pengecer Berperan Menjadi Sub Pangkalan

Kamis, 23 Januari 2025 - 10:16 WIB

Penerima HGBT Tetap 7 Sektor Industri, Kebijakan Harga Kemungkinan Tak Lagi 6 Dolar AS per MMBtu

Jumat, 10 Januari 2025 - 19:14 WIB

SPPSI Jakarta Merupakan Bukti Nyata Kebersamaan dan Kerja Sama antara Manajemen dan Pekerja Pertamina

Sabtu, 4 Januari 2025 - 13:36 WIB

Implementasi Biofuel B50 pada 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Pastikan Tak Ada Lagi Impor Solar

Rabu, 18 Desember 2024 - 15:48 WIB

Dukung Pasokan Penggunaan Bahan Bakar Industri Penerbangan, Pertamina Gandeng PT Gapura Mas Lestari

Minggu, 15 Desember 2024 - 10:50 WIB

Bahlil Minta Penyelesaian Proyek RDMP Balikpapan Dipercepat, Pertamina Harus Tingkatkan Lifting Minyak

Berita Terbaru