Kasus Korupsi Timah, Kejagung Mulai Periksa Pejabat Sub Koordinator Pemasaran Kementerian ESDM

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 25 April 2024 - 18:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kementerian ESDM. (Dok. Esdm.go.id)

Gedung Kementerian ESDM. (Dok. Esdm.go.id)

MINERGI.COM – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sedang melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi.

Dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022.

Adapun salah satu dari ketiga saksi yang diperiksa berasal dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait kasus korupsi yang sedang diselidiki.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jakarta, Kamis, 25 April 2024.

“Saksi diperiksa berinisial BE, selaku Sub Koordinator Pemasaran pada Kementerian ESDM,” kata Ketut Sumedana,

Selain memeriksa BE, jaksa penyidik juga telah memeriksa dua saksi lainnya yaitu FA dan TM yang merupakan pegawai dari Inspektorat Tambang.

Kemudian, Ketut mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan perkara tersebut.

“Ketiga saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Ketut.

Diketahui, dalam penyidikan perkara ini, jaksa penyidik baru-baru ini telah melakukan penyitaan terhadap lima perusahaan smelter di Bangka Belitung.

Kelima smelter tersebut meliputi smelter CV Venus Inti Perkasa (VIP) yang disita bersama satu bidang tanah seluas 10.500 m2; smelter PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) yang disita bersama beberapa bidang tanah dengan total luas 85.863 m2.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Berikutnya, smelter PT Tinindo Internusa (TI) yang disita beserta bidang tanah seluas 84.660 m2; serta smelter PT Sariwaguna Binasentosa (SBS) yang disita bersama beberapa bidang tanah dengan total luas 57.825 m2.

Kemudian smelter milik PT Refined Bangka Tin (RBT) yang terkait dengan tersangka Suparta dan Harvey Moeis juga ikut disita oleh pihak berwenang.

Bersama sejumlah aset di dalamnya. Selain itu, turut disita juga 53 unit eskavator dan dua unit bulldozer yang dimiliki oleh smelter tersebut.

Tak hanya itu, penyidik telah berhasil menyita sejumlah aset milik para tersangka, mulai dari jam tangan mewah, kendaraan mewah, hingga sepeda motor.

Penyidik juga sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan jet pribadi yang diduga dibeli oleh Harvey Moeis, untuk mengetahui apakah hal tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memutuskan bahwa kelima smelter yang disita akan tetap dikelola oleh PT Timah.

Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk memberikan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Aset sitaan ini tetap dikelola agar bisa memberikan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat,” kata Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Amir Yanto.

Amir Yanto menyampaikan hal itu
usai rapat tertutup membahas pengelolaan lima smelter sitaan Kejagung di Pangkalpinang, Selasa, 23 April 2024.

Menurut Amir, saat ini sebanyak 30 persen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bergantung pada hasil penambangan timah sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarga mereka.

Oleh karena itu, penting bagi penambangan ini untuk dilakukan secara legal agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.***

Berita Terkait

KPK Curigai PT Indotan Terkait adanya Aktivitas Tambang Ilegal di dalam Kawasan IUP Milik PT Indotan
Tanggapan Mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani Saat Hakim Cecar Penyebab Tambang Liar
KPK Tanggapi Polisi Selidiki Pertemuan Pimpinan KPK Alex Marwata dengan Tersangka KPK Eko Darmanto
Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Perbaiki Program yang Belum Sempurna di Periode Mendatang
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Bertemu Tersangka KPK Eko Darmanto, Polisi Periksa 17 Saksi-saksi
Kasus Jual Beli Gas dengan PT Inti Alasindo Energi, KPK Periksa Mantan Dirut PT PGN Jobi Triananda Hasjim
Tambang Ilegal Longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sebanyak 15 Penambang Meninggal Dunia
Minta Prabowo Lanjutkan Program Bantuan Beras 10 Kilogram Per Keluarga, Jokowi Dorong Lewat Masyarakat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 7 Oktober 2024 - 12:04 WIB

KPK Curigai PT Indotan Terkait adanya Aktivitas Tambang Ilegal di dalam Kawasan IUP Milik PT Indotan

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 08:25 WIB

Tanggapan Mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani Saat Hakim Cecar Penyebab Tambang Liar

Selasa, 1 Oktober 2024 - 11:15 WIB

KPK Tanggapi Polisi Selidiki Pertemuan Pimpinan KPK Alex Marwata dengan Tersangka KPK Eko Darmanto

Selasa, 1 Oktober 2024 - 08:13 WIB

Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan Perbaiki Program yang Belum Sempurna di Periode Mendatang

Sabtu, 28 September 2024 - 14:56 WIB

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Bertemu Tersangka KPK Eko Darmanto, Polisi Periksa 17 Saksi-saksi

Sabtu, 28 September 2024 - 13:52 WIB

Kasus Jual Beli Gas dengan PT Inti Alasindo Energi, KPK Periksa Mantan Dirut PT PGN Jobi Triananda Hasjim

Jumat, 27 September 2024 - 19:07 WIB

Tambang Ilegal Longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sebanyak 15 Penambang Meninggal Dunia

Jumat, 27 September 2024 - 09:22 WIB

Minta Prabowo Lanjutkan Program Bantuan Beras 10 Kilogram Per Keluarga, Jokowi Dorong Lewat Masyarakat

Berita Terbaru